Politisi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono bereaksi keras, setelah Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi meminta masyarakat untuk tidak makan nasi berlebihan agar Indonesia tidak mengimpor beras.

Reaksi politisi yang juga pemilik suara tertinggi di Dapil Jatim 1 Surabaya-Sidoarjo ini, lantaran menilai Bapanas tidak mampu dan kurangtanggung jawab atas tugas pokok dan fungsi.

Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/8), Ia berpendapat. Bapanas sebagai kaki tangan presiden di bidang Pangan, Bapanas seharusnya mencari solusi dan peta jalan pangan Indonesia agar Indonesia bisa mewujudkan kemandirian pangan.

“Ini justru kurang bertanggung jawab dan tidak mengerti Tupoksi Bapanas sebagai pengkoordinir semua lembaga Kementrian yang berkaitan dengan pangan mulai dari, Kementrian Pertanian, Kementrian KKP, Kementrian Perdagangan, Kementrian BUMN (Bulog) dan Kepala Daerah di semua Provinsi dan Kabupaten di Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Harusnya Bapanas bukan malah menekan rakyat untuk mengurangi makan nasi”Kata BHS

Masyarakat kalangan bawah, tutur BHS, sudah mengalami kesulitan untuk membeli beras karena mahalnya harga beras dan bahkan masyarakat menengah keatas pun sudah mulai mengurangi konsumsi nasi dengan sendirinya karena takut kelebihan karbohidrat dan gula, maka sudah barang tentu Masyarakat Indonesia dengan sendirinya mengurangi konsumsi beras. Ujar BHS

Anggota DPR-RI terpilih periode 2024-2029 menyebutkan, Kepala BAPANAS tidak paham bahwa Indonesia ini memiliki 70 juta hektar lahan tanam, yang untuk Pertanian beras sebesar 7 juta hektar.

“Kalau Pertanian didorong maksimal produktivitasnya, 1 hektar lahan pertanian beras bisa menghasilkan 8 ton gabah secara normal dan maksimal nya 12 ton gabah sekali panen, maka hasil pertanian di Indonesia bisa mencapai 56 juta ton gabah atau sekitar 36 juta ton beras sekali panen” Kata caleg terpilih pemilik suara tertinggi di Dapil Jatim 1 (Surabaya-Sidoarjo)

Sedangkan, kata BHS, kebutuhan beras di setiap tahunnya hanya berkisar 31 juta ton. Sehingga seharusnya kita bisa suprlus 6 juta ton beras dengan sekali panen untuk 1 tahun.

“Apabila kita bisa 2 kali panen, normalnya sesuai dengan jaman orde baru. Maka kita bisa menghasilkan 70 juta ton beras di setiap tahunnya. Sehingga kita punya persediaan pangan di lumbung pangan kita, dan bahkan kita bisa mengekspor ke Negara yang membutuhkan. Padahal di Thailand tanam dan panen beras bisa 4-5 kali dalam satu tahun”Imbuhnya

Inilah, lanjut BHS, yang seharusnya diusahakan oleh BAPANAS untuk memaksimalkan hasil pangan. Bukan malah menyalahkan rakyat karena ketidakmampuan BAPANAS yang sudah ditugaskan langsung oleh Presiden untuk mengkoordinir Stake Holder Pangan yang ada di Indonesia, dan seharusnya tugas BAPANAS juga harusnya mengkoordinir pemerataan kecukupan pangan serta kualitas pangan dan gizi untuk Masyarakat.

Apalagi, sambung Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra ini, ada pernyataan dari BAPANAS dimana masyarakat diminta untuk menanam Cabe Rawit dirumah, karena harga Cabe sangat mahal di Indonesia. Ini terlihat bahwa BAPANAS sangat tidak mampu untuk mengkoordinasikan Stake Holder Pangan untuk stabilitas 11 komoditas pangan yang harus dijamin oleh Pemerintah dari sisi kecukupan, harga, dan kualitas”Tegas BHS

“Kalau memang Bapanas sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya, seyogyanya Presiden bisa membubarkan lembaga tersebut” Tutup BHS.